Pelaksanaan peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 tentang kartu nikah elektronik di kantor urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan

Harahap, Baginda (2019) Pelaksanaan peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 tentang kartu nikah elektronik di kantor urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 15 101 00008.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Menteri Agama menetapkan peraturan tentang pencatatan perkawinan untuk menertibkan administrasi, transparansi, dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan perkawinan bagi ummat Islam, dengan mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat sehingga mengharuskan beberapa aspek dalam kehidupan manusia untuk terhubung secara elektronik. Termasuk dalam hal perkembangan teknologi pencatatan pernikahan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI lewat PMA RI NO.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU N0.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pemerintah dalam merealisasikan pencatatan perkawinan yang ideal disesuaikan di era elektronik saat ini dengan menerbitkan peraturan pengadaan kartu nikah, dalam PMA RI No.19 tahun 2018 pada pasal 1 ayat 7 tentang kartu nikah elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk melihat jawaban terkait bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut, di Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penilitian empiris (field Research) atau lapangan. Adapun sumber data penulis diperoleh dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilihat dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan batunadua telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksanaan pencatatan pernikahan. Meskipun dalam hal kartu nikah elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam aturan Menteri Agama belum bisa dilaksanakan karena peralatan untuk penerbitan kartu nikah elektronik belum diterima dari Kementerian, selain itu Kota Padangsidimpuan belum menjadi salah satu kota terpilih sebagai pelaksanaan awal aturan PMA tersebut. Namun disisi lain pengadaan kartu nikah untuk mewujudkan efisiensi dari proses pelaksanaan pencatatan sekaligus untuk melindungi adanya kecurangan atas penipuan pernikahan, pelaksanaan pencatatan pernikahan dengan penilitian kartu nikah adalah untuk mewujudkan asas undang-undang mengenai pernikahan yang dicatatkan dengan hal yang lebih efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Actions (login required)

View Item