Implementasi peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan pasar tradisional ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (studi di pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)

Siregar, Alvin Ramadhy (2019) Implementasi peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan pasar tradisional ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (studi di pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 15 103 00034.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Karena sebagian pedagang tidak melaksanakan peraturan secara maksimal, dan tidak mematuhi Peraturan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Penulis memunculkan rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi penataan pasar tradisional di Pasar Sibuhuan, apa faktor penghambat implementasi penataan pasar tradisional di Pasar Sibuhuan dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang implementasi penataan pasar tradisional di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Sibuhuan bahwa dari Pihak DISPERINDAG sudah melakukan penetralisiran dan Perelokasian terhadap pedagang Pasar Sibuhuan. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional di Pasar Sibuhuan adalah tidak mengacu terhadap tata ruang Kabupaten Padang Lawas , kurangnya sosialisasi pegawai DISPERINDAG di Pasar Sibuhuan dan watak pedagang Pasar Sibuhuan yang tidak mau mengikuti peraturan. Adapun Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Implementasi Penataan Pasar Sibuhuan adalah adanya kebebasan keluar masuk pasar untuk pembeli meupun pedagang di Pasar Sibuhuan, adanya ketidaknyamanan di Pasar Sibuhuan, dan adanya Institusi Pengawas Pasar (Al-Hisbah),yaitu adanya Muhtasib yang bertugas mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan di ruas jalan protokol yang mengakibatkan jalan-jalan umum menjadi sempit, serta mengatur pedagang yang menjadikan jalan protokol sebagai area parkir.

Actions (login required)

View Item