Penerapan batas usia cakap bertindak hukum di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk)

Rahmadini, Suci (2019) Penerapan batas usia cakap bertindak hukum di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1410100047.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Pspk, ada penetapan batas usia minimum seseorang cakap bertindak hukum yang berkaitan dengan penetapan ahli waris dilaksanakan tidak tunduk pada undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, mengapa Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan menerima perkara permohonan penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum, dan apa alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam mengacarakan/mengabulkan permohonan pemohon yang belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris pada Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan Hakim dalam menerima perkara penetapan ahli waris dari pemohon yang belum cakap bertindak hukum, dan untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam mengacarakan/mengabulkan permohonan pemohon yang belum cakap bertindak hukum untuk ditetapkan sebagai pemohon pada Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Psp.k. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan besifat deskriptif. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu memutuskan perkara penetapan ahli waris, bahwa hakim telah memenuhi alasan yuridis sebagaimana telah dilakukan analisis yuridis terhadap fakta hukum dengan apa-apa yang terjadi dimuka sidang. Selanjutnya alasan sosiologis telah dipertimbangkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam permintaan pemohon yang menginginkan kejelasan hukum terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Kemudian terhadap alasan filosofis demi keadilan kepada para pihak maka Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan pemohon. Telah menerapkan kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan Hakim dan telah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh para pihak.

Actions (login required)

View Item