Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses Legislasi menurut UU Nomor 17 Tahun 2014

Zulkarnain, Nia (2019) Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses Legislasi menurut UU Nomor 17 Tahun 2014. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 14 103 00020.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “ Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses legislasi Mnurut UU Nomor 17 Tahun 2014”. Pembahasan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya bertolak belakang dari kewenangan dan fungsi DPD RI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Legislasi DPD Menurut UUD RI 1945 dan UU No.17 Tahun 2014 dan untuk mengetahui Bagaimana Analisis siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan DPD dalam proses legislasi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan mengutip data yang berkaitan kewenangan DPD dalam proses legislasi perspektif siyasah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pada dasarnya keberadaan DPD melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi akan adanya 2 (dua) faktor yaitu demokratisasi dan upaya mengakomodasi daerah dalam pengambilan kebijakan nasional, secara teoritis keberadaan DPD dimasudkan untuk menerapkan prinsip Cheks and balances antar lembaga Negara. Namun, berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melahirkan UU No. 17 Tahun 2014 tersebut kewenangan DPD dalam melaksanakan kewenangnanya masih belum memadai, sehingga keinginan untuk menerapkan prinsip Cheks and balances antar lembaga Negara masih belum dapat terwujud. Pandangan Siyasah Dusturiyah kewenangan dari DPD ini hampir sama dengan lembaga Ahlu al-Halli wa al-’Aqdi sebagai lembaga legislatif dalam ketatanegaraan Islam, perbedaannya Terletak pada kewenangannya dimana Ahlu al-Halli wa al-’Aqdi lebih luas kekusaannya dibandingkan dengan DPD sebagai lembaga legislatif, dimana DPD kewenangannya hanya ikut dalam merancang dan membahas UU tertentu dan tidak diikut sertakan dalam memutuskan UU tersebut.

Actions (login required)

View Item