Peran badan permusyawaratan desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengawasan dan penyelenggraan pemerintah desa (studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)

Tandon, Ravena (2019) Peran badan permusyawaratan desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengawasan dan penyelenggraan pemerintah desa (studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 14 103 00024.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah membahas mengenai pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa, serta membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian yuridis empiris, menggambarkan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan untuk mengetahui tentang ilmu hukum, dan memiliki ilmu pengetahuan dan sosial (social science research ). Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat kurang optimal karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya, karena BPD yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada beberapa dari fungsi BPD belum terlaksana dengan baik.

Actions (login required)

View Item