Penggabungan itsbat nikah dan perceraian menurut hakim (studi kasus perkara No. 18/Pdt. G/2015 di Pengadilan Agama Panyabungan)

Muammar, Muammar (2016) Penggabungan itsbat nikah dan perceraian menurut hakim (studi kasus perkara No. 18/Pdt. G/2015 di Pengadilan Agama Panyabungan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 11 210 0021.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya perkawinan yang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataanya didalam masyarakat perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah Pernikahan yang tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum terhadap sahnya pernikahan tersebut. Dan pernikahan yang diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama haruslah pernikahan yang sah menurut hukum Islam, yaitu pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, selanjutnya apabila ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, yang menjadi syarat utama adalah akta nikah,dan di dalam Undang-Undang peradilan No 7 Tahun 1989 tidak ada dijelaskan tentang penggabunagan itsbat nikah dengan perceraian, akan tetapi dalam kenyataannya dua perkara tersebut dibuat dalam satu gugatan dan di putus oleh Hakim. berangkat dari pernyataan diatas peneliti akan melakukan kajian terhadap kasus perkara penggabungan itsbat nikah dengan perceraian No. 18/Pdt.G/2015/PA.Pyb dan yang menjadi pertimbangan serta dasar Hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis putusan Pengadilan Agama Panyabungan No. 18/Pdt.G/2015/PA.Pyb, dan juga melakukan wawancara dengan para hakim serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Pasal 7 ayat (3) hurup (a) Kompilasi Hukum islam yang berbunyi “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian” dan surat edaran Mahkamah Agung yang dibuat dalam bentuk buku yang berjudul Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama halaman 148 yang berbunyi ”Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Dan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Penggabunag itsbat nikah dan perceraian adalah untuk mewujudkan azas peradilan cepat, mudah, sederhana dan biaya ringan.

Actions (login required)

View Item