Implikasi hukum nikah sirri terhadap kedudukan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam

Nasution, Laila Handayani (2015) Implikasi hukum nikah sirri terhadap kedudukan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 11 210 0015.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Implikasi Hukum Nikah Sirri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Dari judul tersebut akan muncul permasalahan bagaimana kedudukan anak dari hasil nikah sirri. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa implikasi hukum nikah sirri terhadap kedudukan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Dari pembahasan yang dilakukan ditemukan bahwa apabila perkawinan di bawah tangan ingin diakhiri dan dilegalkan, ada dua cara yaitu dengan mencatatkan perkawinan dengan permohonan isbat nikah kepada Pengadila Agama sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan Kantor Urusan Agama. Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan isbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan isbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat yang berwenang. Nikah sirri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum agama adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Menurut ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijb Kabul telah dilaksanakan (bagi umat islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan akan pencatatan perkawinan, sehingga berakibat pada status anak yang dilahirkan.

Actions (login required)

View Item