Perjanjian perkawinan menurut Imam Syafi’i dan Ibn Taimiyah (studi tentang larangan berpoligami sebagai syarat dalam perjanjian perkawinan)

Hasbullah, Hasbullah (2016) Perjanjian perkawinan menurut Imam Syafi’i dan Ibn Taimiyah (studi tentang larangan berpoligami sebagai syarat dalam perjanjian perkawinan). Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 10 210 0011.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Dalam Islam perkawinan merupakan suatu akad atau transaksi, maka untuk akad nikah yang dikaitkan dengan beberapa syarat, ada syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan ada pula yang berlawanan dengan tujuan akad. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Taimiyah tentang syarat tidak dipoligami dalam perjanjian perkawinan, tujuan penilitian ini untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Taimiyah tentang syarat tidak dipoligami dalam perjanjian perkawinan. Adapaun kegunaan penelitian ini adalah Sebagai sumber inspirasi bagi penulis dalam menambah khazanah keilmuan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan serupa ditengah masyarakat. Pembasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu ushul fiqh, karena membahas tentang metode istinbath hukum yang dilakukan Imam Syafi’i dan Ibn Taimiyah dalam menetapkan hukum syarat yang diajukan istri tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang sering disebut dengan studi pustaka (Library Research), yaitu dengan melakukan pengumpulan data berupa bahan hukum yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, seperti dari buku-buku, bahan-bahan laporan, artikel, ensiklopedi serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu usaha untuk menyusun dan mengumpulkan data, kemudian analisa dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi’i hukum syarat yang diajukan istri agar tidak dipoligami tidak sah meskipun syarat tersebut disertakan dalam akad nikah. Namun, hukum nikahnya sendiri tetap sah, dasar pemikirannya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, adapun metode Istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi’i adalah memahami hadis secara zhahiri nash dan perkataan para sahabat. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah syarat agar tidak dipoligami dalam perjanjian perkawinan adalah sah dan wajib untuk dipenuhi oleh suami meskipun tidak disertakan dalam akad nikah selama pasangan tersebut tidak membatalkannya, dasar pemikirannya adalah al-Qur’an suarat al-Ma’idah ayat 1 dan dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Ibn Taimiyah adalah melihat dari keumuman lafaz dan maslahah.

Actions (login required)

View Item