Analisis yuridis kedudukan anak perempuan sebagai ashabah: studi Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim

Nasution, Fadli Samsuri (2026) Analisis yuridis kedudukan anak perempuan sebagai ashabah: studi Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2210100041.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Hukum waris Islam mengenal konsep 'ashabah sebagai penerima sisa harta warisan yang menempati posisi strategis dalam struktur pembagian faraidh. Berdasarkan fikih klasik, anak perempuan tidak dapat menempati kedudukan 'ashabah kecuali bersamaan dengan anak laki-laki ('ashabah bil ghair), sehingga keberadaannya tidak mampu menghijab hak waris saudara laki-laki pewaris. Namun demikian, praktik peradilan agama di Indonesia menunjukkan fenomena yang berbeda, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim yang menetapkan anak perempuan sebagai 'ashabah tunggal dan menutup hak saudara pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis anak perempuan sebagai 'ashabah menurut Kompilasi Hukum Islam, menelaah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap kepastian hukum waris Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data primer dikumpulkan dari Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim, Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Data sekunder meliputi literatur fiqh, tafsir, dan literatur hukum yang relevan. Data dianalisis dengan cara mengaitkan putusan pengadilan dengan aturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan anak perempuan sebagai 'ashabah dalam putusan tersebut tidak memiliki landasan eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam, namun tidak pula dilarang secara tegas. Hakim melakukan konstruksi hukum dengan mendasarkan pada penafsiran kontekstual terhadap konsep walad menurut Ibnu Abbas yang mencakup anak laki-laki dan perempuan, serta berpijak pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris tunggal. Pertimbangan hukum hakim mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif bagi keluarga inti pewaris, meskipun secara normatif konsepsi 'ashabah dalam fikih klasik tidak mencakup anak perempuan sebagai penerima sisa harta secara mandiri. Implikasi putusan ini terletak pada potensi disparitas praktik peradilan apabila tidak diikuti oleh standar argumentasi yang seragam, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan ijtihad yudisial dalam mengisi kekosongan normatif Kompilasi Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item