Tradisi topaskandang dalam perkawinan di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas perspektif hukum keluarga islam

Hasibuan, Nurjannah (2026) Tradisi topaskandang dalam perkawinan di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas perspektif hukum keluarga islam. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2210100038.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberlangsungan tradisi Topaskandang dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Tradisi ini merupakan kewajiban adat yang dibebankan kepada mempelai laki-laki berupa pemberian biaya kepada pemangku adat ketika terjadi perkawinan antardesa yang belum pernah memiliki hubungan kekerabatan sebelumnya. Keberadaan tradisi ini menarik untuk dikaji karena berpotensi menimbulkan beban ekonomi, khususnya ketika biayanya diambil dari mahar yang seharusnya menjadi hak eksklusif mempelai perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi Topaskandang dalam perkawinan di Kecamatan Barumun dan bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan sosial (normatif-sosial). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, alim ulama, dan pelaku tradisi Topaskandang data sekunder dari literatur, jurnal, dan peraturan terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Topaskandang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial dan pembuka hubungan adat antardesa. Besaran biayanya bervariasi: tiga desa menetapkan nominal tetap (Rp300.000–Rp600.000), sementara satu desa menerapkan 10% dari mahar. Dalam praktiknya, ditemukan kasus di mana biaya Topaskandang diambil dari mahar atas "kesepakatan" kedua belah pihak, yang secara kritis dapat dikategorikan sebagai pseudo-voluntarisme akibat tekanan sosial dan struktural. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, Topaskandang dalam bentuknya yang murni memenuhi kriteria ʿurf shāḥiḥ, namun dalam praktiknya yang terdeformasi terutama ketika mengorbankan hak mahar perempuan bergerak menuju zona ʿurf fāsid. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara adat dan syariat Islam agar tradisi ini tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak perempuan.

Actions (login required)

View Item