Analisis perlindungan hukum pidana terhadap kasus salah tangkap perkara pencurian: studi di Kepolisian Resor Padangsidimpuan

Angraini, Yuni (2025) Analisis perlindungan hukum pidana terhadap kasus salah tangkap perkara pencurian: studi di Kepolisian Resor Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110700004.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)

Abstract

Kasus salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik yang membuat korban mendapat kerugian dan bisa saja menderita psikis maupun fisik, maka dari itu Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau sebaliknya tidak ada kejahatan karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di pidana tanpa berdasarkan undang-undang. Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori dalam menjawab rumusan masalah, diantaranya teori prosedur penetapan tersangka, penyalahgunaan wewenang, keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field reach) dengan jenis penelitian kualitatif, yang mana metode dalam penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara pegawai Kapolres Kota Padangsidimpuan data sekunder kepada masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini mennyatakan bahwa: 1) prosedur kesalahan dalam menetapkan tersangka dalam kasus pencurian ini adalah seseorang yang di tuduh temannya melakukan pencurian itu sementara tiga bulan terakhir ini dia tidak sedang berada di kota Padangsidimpuan dan tidak pernah melakukan tindak pidana itu melainkan dia hanya dijadikan kambing hitam oleh temannya sendiri, dimana temannya ini berfikir jika ia membawa nama korban maka saat itu juga dia akan di bebaskan, 2) Didalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP khususnya pada pasal 95 yang menyebutkan bahwa siapa yang ditangkap, ditahan, dituntu atau diadili tanpa alasan hukum karna kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitas tetapi dalam kasus ini tidak ada bentuk perlindungan hukum yang di terima oleh korban. Korban kesalahan penetapan tersangka kasus pencurian ini nyatanya korban tidak meminta ganti rugi dan hak-hak nya kepada negara dikarenakan korban dan keluarga adalah masyarakat awam yang masih kurang faham dengan hukum.

Actions (login required)

View Item