Kedudukan anak luar nikah dalam perspektif maslahah mursalah: analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 Tahun 2010 tentang anak luar nikah

Hasibuan, Sumardan (2025) Kedudukan anak luar nikah dalam perspektif maslahah mursalah: analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 Tahun 2010 tentang anak luar nikah. Masters thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2350300022.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah menimbulkan persoalan baru dalam sistem hukum, termasuk mengenai kedudukan anak luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hadir sebagai respons terhadap keterbatasan makna hubungan keperdataan anak luar nikah yang sebelumnya hanya dikaitkan dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara keduanya, serta menggali bentuk perlindungan dan kemaslahatan yang ditawarkan dalam sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara tahlili serta muqāranah guna menemukan titik temu antara hukum positif dan maqashid syari’ah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK memberikan kemaslahatan besar bagi perlindungan anak luar nikah melalui pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti dengan tes DNA. Hal ini membuka akses terhadap hak nafkah, pendidikan, dan warisan sebagai bentuk keadilan sosial. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 43 ayat (1), tetap mempertahankan ketentuan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, yang dinilai lebih sejalan dengan nash-nash agama dan menjaga maqashid syari’ah, terutama dalam hal perlindungan nasab, pencegahan zina, dan menjaga stabilitas sosial. Kedua regulasi ini, jika ditimbang dengan teori Maslahah Mursalah, menyajikan kemaslahatan masing-masing dalam konteks yang berbeda: Putusan MK menekankan keadilan sosial, sementara Undang-Undang Perkawinan menjaga kemurnian norma syar’i. Sinergi keduanya menjadi penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Actions (login required)

View Item