Pelaksanaan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang penikahan dalam masa iddah: studi KUA Padangsidimpuan Utara

Gultom, Fai Hidayat (2025) Pelaksanaan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang penikahan dalam masa iddah: studi KUA Padangsidimpuan Utara. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010100019.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor: P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengulas tentang permasalahan pernikahan bekas suami dalam masa iddah mantan istrinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 serta dampak pelaksananaan SE tersebut dalam mempengaruhi pernikahan di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridi-empiris, menggabungkan penelitian yuridis yang memandang hukum sebagai norma das sollen, dan studi empiris menanggapi hukum sebagai fakta sosial budaya atau das sein. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa iddah istri di KUA Padangsidimpuan Utara telah dijalankan dengan baik dan dipandang cukup berhasil dalam memberikan kepastian dalam pemberkasan dan pencatatan nikah. KUA Padangsidimpuan Utara dalam menjalankan SE ini melakukan cara pertama, Menolak permintaan pernikahan tersebut untuk sementara dan memberikan penjelasan tentang anjuran untuk tidak melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain sebelum masa iddah mantan istrinya selesai. Kedua, memberikan opsi dengan perlunya untuk membuat surat pernyataan tidak akan rujuk kembali dengan mantan isrinya, apabilah silaki-laki tetap ingin menikah dengan perempuan lain sedang mantan istrinya dalam masa iddah nya. Dampak dari pelaksanaan SE ini adalah hak seorang mantan istri lebih terjaga istri yang telah resmi bercerai dengan suaminya tentunya masih memiliki hak dari mantan suaminya yaitu nafkah iddah dan nafkah madiyah. SE tersebut telah berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam praktek pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah mantan istri di KUA Padangsidimpuan Utara. dari penjelasan diatas maka peneliti menarik kesimpulanbahwa KUA Padangsidimpuan Utara telah mengetahui dan melaksanakan SE tersebut dan dipandang telah cukup berhasil dalam menjalankan SE tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku

Actions (login required)

View Item