Kajian yuridis KUHP dan Qanun Aceh tentang penjualan khamar ditinjau dari hukum pidana islam

Rahmi, Nur Azizah (2025) Kajian yuridis KUHP dan Qanun Aceh tentang penjualan khamar ditinjau dari hukum pidana islam. Undergraduate thesis, UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.

Text 2110700014.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Latar Belakang: Penjualan minuman khamar (alkohol) di Indonesia diatur secara berbeda antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara nasional dan Qanun Aceh yang berbasis Syariat Islam. KUHP memberikan pengaturan terbatas dengan pembagian berdasarkan kadar alkohol dan sanksi berupa pidana penjara dan denda, sedangkan Qanun Aceh melarang penjualan khamar secara tegas dengan sanksi cambuk, denda emas, dan penjara. Perbedaan ini menimbulkan dualisme hukum di Indonesia, terutama dalam konteks otonomi khusus Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui pengkajian literatur untuk menghasilkan sintesis dan kesimpulan mendalam tanpa pengumpulan data lapangan langsung. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, secara hukum positif nasional, penjualan khamar belum sepenuhnya dilarang karena KUHP hanya mengatur penjualan minuman keras tertentu dan lebih menekankan aspek perlindungan kelompok rentan, seperti anak di bawah umur dan orang yang sudah mabuk, dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun atau denda. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, seluruh minuman yang memabukkan tanpa memandang kadar alkohol dihukumi haram, menjualnya dipandang sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi had ataupun ta’zir sesuai pertimbangan kemaslahatan. Ketiga, Qanun Aceh terbukti lebih ketat dan efektif dalam melarang penjualan khamar karena mengatur secara tegas dan menetapkan sanksi pidana berupa cambuk, denda emas, atau penjara maksimal 60 bulan. Temuan ini menegaskan bahwa pengaturan penjualan minuman beralkohol di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks dualisme hukum nasional dan lokal, serta menggambarkan bagaimana otonomi khusus Aceh dimanfaatkan untuk menerapkan syariat Islam secara lebih khusus dan komprehensif dalam bidang hukum pidana.

Actions (login required)

View Item