Analisis yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasioal dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari siyasah dusturiyah

Pohan, Affandi Anwar (2025) Analisis yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasioal dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari siyasah dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300046.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Indonesia masih menghadapi persoalan gizi yang serius, terutama tingginya prevalensi stunting dan malnutrisi yang berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Namun demikian, secara yuridis peraturan ini menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang sudah ada, serta belum tersedianya pengaturan teknis yang rinci. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 serta menilai konsistensinya dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres No. 83 Tahun 2024 merupakan langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi dengan membentuk kelembagaan khusus. Akan tetapi, regulasi ini masih menghadapi potensi tumpang tindih kewenangan, lemahnya kejelasan teknis, transparansi anggaran, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian. Dalam perspektif siyasah duturiyah, kebijakan ini pada dasarnya sudah sejalan dengan tujuan kemaslahatan dan keadilan, tetapi tetap membutuhkan penguatan pada aspek musyawarah dan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.

Actions (login required)

View Item