Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Threshold Pencalonan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pilkada 2024

Hasibuan, Manda Sulaiman (2025) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Threshold Pencalonan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pilkada 2024. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300014.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang merevisi ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) pada Pilkada Serentak 2024. Putusan tersebut menurunkan syarat dukungan partai politik dari 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi 6,5%–10%, disesuaikan dengan jumlah penduduk daerah. Perubahan ini menimbulkan peluang sekaligus tantangan: di satu sisi memperluas partisipasi politik partai kecil, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan fragmentasi politik.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 10 Tahun 2016, dan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024) serta literatur sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menekankan prinsip kesetaraan dan kedaulatan rakyat, sehingga partai politik yang memperoleh suara sah tetap memiliki hak mencalonkan kepala daerah. Dampak positifnya adalah memperkuat demokrasi partisipatoris, sedangkan dampak negatifnya ialah meningkatnya jumlah calon yang berkompetisi. Kesimpulannya, Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah progresif menuju demokrasi yang lebih inklusif, namun tetap diperlukan pengaturan lanjutan untuk menjaga keseimbangan antara representasi politik dan stabilitas pemerintahan daerah.

Actions (login required)

View Item