Persepsi akademisi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ tahun 2010 tentang anak diluar nikah

Rambe, Deni Yanti (2019) Persepsi akademisi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ tahun 2010 tentang anak diluar nikah. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 15 101 00021.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal ini mengacu bahwa anak diluar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya. Melalui perkara permohonan pengujian Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan pengecualian terhadap Undang-Undang Dasar 1945, secara bersyarat dinyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan ini mengiringi lahirnya hal-hal progresif dan afirmasi bagi masing-masing multitafsirnya. Sehingga menyatakan anak luar nikah berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk untuk mengetahui siapa kedua orang tuanyadandapat diakui di Negara, mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Pendapat lain, menuturkan bahwa menimbulkan legalisasi terhadap pernikahan siri dan pergaulan bebas (perzinahan). Jenis penelitian ini adalah Field Research dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasidenganinforman.Analisis data meliputi reduksi data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para akademisi terhadap putusan Mahkamah konstitusi nomor 46/ PUU-VIII/ Tahun 2010, menghasilkan tiga kategori pandangan yaitu; Setuju, jika Putusan untuk menjawab ketentuan anak yang dilahirkan dari orang tua yang pernikahannya tidak dicatatkan, secara agama anak hasil nikah siri adalah anak yang sah. sehingga memperoleh nasab, wali, dan waris dari ayahnya (ayah biologinya). Tidak setuju jika putusan itu untuk anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan (walad al zina), Karena telah bertentangan dengan syari’at Islam. Jika untuk melindungi hak-hak seorang anak UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah diatur, dilihat dari asas ius soli (law of the soil) . Netral/ alternatif sebab anak hasil dari pernikahan siri dan anak hasil tanpa ikatan perkawinan (zina), tetap akan dilindungi sebagai seorang anak, jelas diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak.

Actions (login required)

View Item