Tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur: studi Putusan Nomor 1886 K/PID.SUS/2020

Yantri, Willa (2025) Tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur: studi Putusan Nomor 1886 K/PID.SUS/2020. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910700006.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (studi putusan nomor: 1886 K/Pid.sus/2020). Tujuan penelitian ini untuk menjawab bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada putsan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.sus/2020 perspektif hukum, bagaiamna pertimbangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid,sus/2020. Yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dimana tidak sesuainya penjatuhan pidana oleh hakim Mahkmah Agung dengan putusasn 4 (empat) tahun penjara, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang seharusnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Penelitian ini menggunakan metode dengan sifat deskriftif analitis adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data skunder, data primer terdiri dari putusan dan data skunder dari buku-buku yang digunakan dalam skripsi. Hasil penelitian ini adalah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim Mahkamah Agung tidak sesuai dengan ketentuan batas minimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, sehingga putusan hakim bertentangan dengan peraturan perundang-undangan majelis hakim mempertimbangkan adanya ketentuan mengenai dimungkinkannya untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum Undang-Undang yaitu dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman paksaan tugas bagi pengadilan dalam Rumusan pleno kamar pidana pada poin ke-5 tentang penjatuhan pidana minimal terhadap tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya adalah anak, bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya adalah anak maka dilihat secara kasuistik majelis hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum dengan pertimbangan khusus. Dan berdasarkan analisis hukum pidana islam, sanksi yang diberikan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan hukum islam dengan menerapkan sanksi ta’zir dimana kabar sanksinya tidak ditentukan dalam nash akan tetapi sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Dalanm perkara ini, majelis hakim memberikan sanski ta’zir berupa hukuman penjara dan denda . karena perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap penghormatan yang dikenai sanksi ta’zir. Oleh karenanya majelis hakim menjatuhgkan hukuman terhadap terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Actions (login required)

View Item