Implementasi asas mempersukar perceraian: studi kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Irwanda, Niki (2025) Implementasi asas mempersukar perceraian: studi kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110100023.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan signifikan antara idealisme hukum yang bertujuan menjaga keutuhan perkawinan dengan realitas tingginya angka perceraian.Meskipun peraturan perundang-undangan mengamanatkan hakim untuk mengupayakan perdamaian, data menunjukkan jumlah perceraian yang tetap tinggi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas asas tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan asas mempersulit perceraian dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengadilan.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif, yang datanya diperoleh dari studi dokumen, peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks. Secara formal, Pengadilan Agama telah menerapkan asas mempersukar perceraian melalui prosedur ketat seperti mediasi wajib, nasihat hakim yang berkelanjutan di setiap tahapan sidang, dan penerapan kriteria perceraian yang objektif sesuai SEMA No. 1 Tahun 2022. Namun, secara substantif, upaya ini seringkali tidak efektif karena beberapa faktor penghambat utama, yaitu: pertama, Kasus yang masuk ke pengadilan sudah gagal dimediasi oleh lembaga adat (Dalihan Na Tolu), sehingga para pihak sudah bertekad bulat untuk berpisah. Kedua, Adanya intervensi dari pihak keluarga (mertua) dan lunturnya stigma sosial terhadap status janda. Ketiga, Tekanan ekonomi yang menjadi pemicu dominan konflik rumah tangga. Disimpulkan bahwa intervensi di tingkat pengadilan seringkali terlambat. Oleh karena itu, direkomendasikan agar upaya menjaga keutuhan perkawinan digeser ke arah pencegahan (hulu) melalui penguatan konseling pranikah dan membangun sinergi formal antara Pengadilan Agama dan lembaga adat.

Actions (login required)

View Item