Problematika implementasi perizinan UMKM berbasis risiko di kota padangsidimpuan

Uday, Mhd. (2025) Problematika implementasi perizinan UMKM berbasis risiko di kota padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110200010.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Di Kota Padangsidimpuan, hanya 4.354 dari total 10.933 UMKM yang memiliki izin resmi, mencakup sekitar 39,82% dari keseluruhan. Ini berarti mayoritas UMKM, sekitar 6.579 unit atau 60,18%, masih beroperasi tanpa legalitas. Rendahnya angka formalisasi ini mengindikasikan hambatan besar dalam legalitas UMKM di Padangsidimpuan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi perizinan usaha berbasis risiko pada UMKM di Kota Padangsidimpuan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap UMKM yang tidak memiliki izin, memberikan perspektif mengenai legalitas dan kepatuhan dalam konteks syariah.Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara : Sumber data primer yaitu Observasi non partisipan, Wawancara dengan metode purposive sampling, dan Dokumentasi, dan sumber data sekunder yaitu Jurnal ilmiah dan Buku. Hasil penelitian Implementasi perizinan usaha berbasis risiko (OSS-RBA) di Kota Padangsidimpuan bertujuan menyederhanakan proses perizinan UMKM, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam komunikasinya kepada target UMKM, terbukti dari rendahnya jumlah UMKM ber-NIB dibandingkan potensi. Meskipun DPMPTSP memiliki sumber daya manusia yang memadai dan finansial internal yang cukup, kendala biaya operasional pada Dinas Koperasi menghambat sosialisasi. Disposisi implementor di DPMPTSP menunjukkan komitmen dan transparansi yang tinggi, tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat yang baik, namun SOP perizinan dinilai kurang fleksibel karena belum adanya metode alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan izin. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah berupaya merefleksikan kepentingan UMKM dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum, diharapkan mampu mendorong formalisasi dan pertumbuhan ekonomi, meskipun penyelarasan sumber daya dan fleksibilitas birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai potensi optimalnya. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, UMKM tanpa izin melanggar kewajiban taat kepada pemerintah (Ulil Amri) yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, legalitas usaha adalah wujud kepatuhan dan kontribusi terhadap kebaikan bersama, meskipun sistem perizinan idealnya perlu disederhanakan agar mudah diakses UMKM

Actions (login required)

View Item