Praktik tabungan anak usia dini perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah: studi kasus di Raudhatul Athfal Al-Qur’an Dina Padang Matinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Rkt, Andika (2025) Praktik tabungan anak usia dini perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah: studi kasus di Raudhatul Athfal Al-Qur’an Dina Padang Matinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110200030.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik tabungan anak usia dini di Raudhatul Athfal Al-Qur’an Dina Padang Matinggi, yang berlandaskan pada anjuran Islam untuk menabung sebagai persiapan masa depan dan antisipasi kebutuhan mendesak. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis praktik tabungan yang berlaku dan mengevaluasi keselarasan pemotongan dana tabungan sebesar 1% setiap bulannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan guru serta orang tua murid. Data kemudian dianalisis dengan teknik reduksi, kategorisasi, penyajian, dan verifikasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tabungan di sekolah tersebut menerapkan akad wadiah (titipan murni), yang secara umum dianggap sesuai dengan Hukum Islam, meskipun melibatkan anak yang belum baligh karena peran orang tua sebagai wali. Namun, praktik pemotongan tabungan sebesar 1% setiap bulan untuk pembelian hadiah dinyatakan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan KHES. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, hadiah berasal dari potongan uang tabungan siswa sendiri, bukan dari dana pengelola, melanggar prinsip bahwa hadiah harus milik pemberi. Kedua, pemotongan tidak diberitahukan dan tidak disepakati secara transparan kepada orang tua murid di awal tahun ajaran. Dengan demikian, praktik pemotongan tersebut dinilai tidak memenuhi asas keadilan dan transparansi yang disyaratkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Actions (login required)

View Item