Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 /PUU XXI / 2023 tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ditinjau berdasarkan fiqh siasyah

Harahap, Annisya Oktora (2025) Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 /PUU XXI / 2023 tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ditinjau berdasarkan fiqh siasyah. Undergraduate thesis, UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.

Text 2010300020.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Pemilihan Umum dapat dimaknai sebagai salah satu sarana media relasi yang demokratis antara rakyat dengan negara Pemerintahan. Tentunya dengan mematuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 12 /PUU XXI /2023 tentang syarat mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ditinjau berdasarkan fiqh siyasah, yaang membolehkan mantan Narapidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Anggota Legislatif dalam Hukum Islam. Dengan menganalisis Putusan Mahkamah konstitusi nomor 12 /PUU XXI /2023.yang membolehkan mantan narapidana menjadi anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Dimana penelitian ini bersifat deskritif-analitis-komparatif, artinya penulis akan mendeskripsikan status hukum mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dalam Hukum Islam, lalu menganalisis putusan dan pertimbangan hakim tentang dibolehkanya mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dalam putusan Mahkamah i nomor 12 /PUU XXI /2023. Kemudian membandingkan hasil analisis tersebut ke dalam Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa status hukum mantan narapidana dalam Hukum Islam dapat menjadi calon anggota legislatif. Serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 /PUU XXI /2023 Hukum Islam

Actions (login required)

View Item