Perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin dalam undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin: studi kasus di Desa Pangaribuan Kecamata Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Pasaribu, Nursakinah (2025) Perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin dalam undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin: studi kasus di Desa Pangaribuan Kecamata Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2110300055.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)

Abstract

Undang-Undang yang dirumuskan sebagai upaya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yakni rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011. Persoalan kemiskinan yang terdapat di Desa pangaribuan kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan yaitu masih rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja sehingga hal ini yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.di Desa pangaribuan belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya fakir miskin yang berkeliaran di jalanan dan perumahan kumuh dan kotor dan masih banyaknya anak-anak putus sekolah. Itu menjadi bukti bahwa di Desa pangaribuan belum tuntas masalah kemiskinan. Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diteliti Bagaimana perlindungan negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Apa tantangan dan hambatan Dinas Sosial dalam memenuhi Hak-Hak Fakir Miskin di Desa Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap perlindungan negara dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dengan sumber data primer dan sekunder Dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara yang mendukung penelitian ini. Dan tehnik analisi data yaitu menggunakan deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin dilakukan oleh pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial sembako dan program KUBE FM (kelompok usaha Bersama fakir miskin). Pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin adalah salah satu contoh bagaimana penerapan suatu fiqh siyasah atau Undang-Undang yang dibentuk demi kemaslahatan manusia atau warga negara. Berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah dalam memberikan hak-hak fakir miskin pada Dinas Sosial kabupaten tapanuli selatan belum optimal, karena masih adanya kendala dan hambatan terutama pada bantuan PKH dan sembako pertama masalah perubahan data yang mengakibatkan fakir miskin yang sebenarnya layak mendapatkan haknya tidak mendapatkan, dan sebaliknya yang sudah mampu dan seharusnya tidak berhak menerima hak atau bantuan masih mendapatkan. Ini disebabkan informasi dan data KPM tidak lengkap selain itu ada juga data yang tidak diperbarui, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kedua sering terlambatnya pendistribusian bantuan sembako yang seharusnya sekali 3 bulan kadang menjadi 4 bulan sekali. Masalah inilah yang membuat belum optimalnya penanganan fakir miskin di Desa Pangaribuan. Mengingat adanya Undang-Undang tersebut merupakan langkah awal untuk membantu permasalahan fakir miskin agar mampu keluar dari zona kemiskinan dan bisa hidup secara layak

Actions (login required)

View Item