Mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan

Sari, Lanna (2025) Mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810300050.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mulai tahun 2019 hingga kedepannya akan terus melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur jalan. Oleh karena itu DPRD Kabupaten/Kota selaku unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan optimal agar tercapai pembangunan yang diharapkan masyarakat. Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang melekat pada DPRD maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan dan mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan, bahwa Dasar hukum pengawasan oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pembangunan infarstruktur jalan ditinjau dari mekanisme pengawasan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD guna menghindari masalah hukum pada hasil pengawasan yang dilakukan. Kemudian Mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan khususnya yang dilakukan oleh Komisi III kurang optimal. Terdapat dua bentuk pengawasan DPRD yaitu melalui rapat kerja dan kunjungan kerja. Secara aplikatif rapat kerja DPRD kurang efektif, karena hanya dilakukan sekali dalam periode 2023-2024, sedangkan pengawasan melalui kunjungan kerja menunjukkan indikasi efektif.

Actions (login required)

View Item