Perjanjian perkawinan dan pencegahan perceraian: efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 29 di KUA Se-Kota Padangsidimpuan

H., Kurniawan (2025) Perjanjian perkawinan dan pencegahan perceraian: efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 29 di KUA Se-Kota Padangsidimpuan. Masters thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2350300013.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah Perjanjian Perkawinan Dan Pencegahan Perceraian: Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 di KUA Se-Kota Padangsidimpuan. Dengan memuat pokok permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana Pandangan KUA Se-Kota Padangsidimpuan Mengenai Pencegahan Perceraian Melalui Perjanjian Perkawinan Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 2) Bagaimana Efektivitas Perjanjian Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Se-Kota Padangsidimpuan? Adapun jenis metode penelitian yang digunakan peneliti menggunakan jenis metode yuridis empiris, dengan memuat sumber data yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dengan kepala KUA se-Kota Padangsidimpuan dan Masyarakat, data sekunder yaitu diambil dari buku fiqh hukum keluarga, jurnal yang berkaitan, serta hasil dari penelitian terdahulu, dan juga data tersier yang diambil dari kamus-kamus hukum, dan kamus bahasa indonesia. Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dengan Kepala KUA Se-Kota Padangsidimpuan, masyarakat dan juga melalui teknik observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan 1) Para Kepala KUA se-Kota Padangsidimpuan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan Kepala KUA tentang perjanjian perkawinan adalah faktor sosial, dasar hukum, dan faktor subjektif/objektif, namun mereka sepakat bahwa perjanjian perkawinan bertujuan menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dengan isi yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Negara, hukum Islam, dan etika. 2) Praktek perjanjian perkawinan efektif dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian sesuai fakta yang ada dilapangan. Namun untuk praktek di lapangan belum banyak diterapkan oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman terkait perjanjian perkawinan.

Actions (login required)

View Item