Tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis Indonesia

Hasibuan, Baginda Kharayan (2024) Tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010300029.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Partai politik sebagai fitur utama demokrasi perwakilan hanya mungkin dapat berfungsi maksimal Dalam menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis jika secara intemal dikelola secara demokratis. Sebuah program demokratis tidak mungkin bisa dikembangkan oleh partai politik yang tidak demokratis Keberadaan dan proses demokratisasi dalam internal partai politik merupakan aspek penting untuk menciptakan sistem politik yang koheren dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini membahas masa jabatan ketua umum partai politik berdasarkan Prinsip-prinsip Demokrasi dan menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan perundang-undangan, dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka yang mencakup peraturan, buku, dokumen resmi, dan publikasi. Masa jabatan ketua umum partai politik umumnya ditetapkan selama 5 tahun. Namun, karena tidak ada regulasi yang jelas mengenai batasan masa jabatan, hal ini dapat menyebabkan personalisasi di dalam partai. Setiap partai memiliki hak untuk menentukan ketentuan tersebut dalam AD/ART mereka. Partai yang tidak membatasi masa jabatan cenderung memiliki kepemimpinan yang lebih kolektif, tanpa dominasi satu individu. Penelitian ini juga menekankan pentingnya regulasi yang jelas untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam kepemimpinan partai politik di Indonesia. Ini krusial untuk memastikan bahwa kepemimpinan partai berfungsi dengan baik dalam kerangka hukum yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan aturan yang lebih tegas terkait masa jabatan ketua umum partai politik untuk mendukung proses demokratisasi di dalam partai.

Actions (login required)

View Item