Praktik gadai sawah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola dalam persfektif hukum ekonomi syariah

Dongoran, Ratnisa (2024) Praktik gadai sawah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola dalam persfektif hukum ekonomi syariah. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010200038.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)

Abstract

Masyarakat Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola lebih memilih opsi meminjam uang yang diyakini lebih mudah dan cepat, dengan menggadaikan sawahnya dibandingkan meminjam uang ke bank. Karena untuk mendapatkan pinjaman bank, banyak persyaratan yang dibutuhkan sehingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan pinjaman. Dengan demikian, masyarakat wajib menyerahkan sawahnya sebagai jaminan pengelolaan dan hasilnya akan diberikan kepada penerima gadai (murtahin) hingga utangnya lunas. Penelitian ini membahas tentang sistem gadai sawah dalam perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Batuhorpak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari lapangan yaitu dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis menggunakan hukum ekonomi syariah tentang sistem gadai. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktek gadai sawah di Desa Batuhorpak, Gadai digambarkan dengan suatu kegiatan utang-piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, dalam kaitan ini lahan persawahan sebagai jaminan atas utangnya. Implementasi gadai sawah di Desa Batuhorpak ditinjau dari hukum Islam adalah boleh, karena dari segi rukun dan syarat sahnya dalam ketentuan ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Batuhorpak terbagi menjadi dua macam bentuk gadai yakni gadai dengan alasan sosial dan gadai dengan alasan komersial. Namun, ada tata cara gadai sawah yang dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu undang-undang ataupun fiqih Islam. Tata cara yang diperlihara adalah budaya yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun. Hukum dari gadai sawah tersebut tidak sesuai dengan KHES dikarenakan murtahin tidak mendapat izin dari rahin untuk pemanfaatan sawah tersebut

Actions (login required)

View Item