Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Hasibuan, Tarolo Julu (2024) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010700008.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Pasca pengesahan KUHP yang disahkan pada tanggal 6 desember 2022 menuai isu kontroversial, hal ini disebabkan akibat masuknya tindak pidana khusus pelanggaran berat HAM dalam UU KUHP. Dengan demikian dikhawatirkan akan memperpanjang jalan impunitas bagi pelaku dan tumpang-tindih konsepsi penegakan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang juga telah mengakomodasi pelanggaran HAM berat. Akibatnya, terdapat beberapa materi muatan Undang-undang yang terdampak dengan diberlakukannya pasal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana ketentuan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Serta Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) yang bersifat penelitian deskritif analitif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan pembentukan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP seharusnya menjadi landasan hukum yang kokoh dengan mengutamakan proses penegakkan keadilan dalam hal pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan dalam penuntasan pelanggaran HAM yang sampai ini belum terselesaikan. Tetapi justru malah mengakomodir kepentingan politik negara untuk menghindari pertanggungjawaban kasus-kasus pelanggaran berat HAM melalui KUHP. Selain itu, secara materil tidak memberikan kejelasan dalam hal prosedur pelaksanaan hukum, serta tidak memberikan keadilan substansial dalam perundang-undangan. Sementara dalam tinjauan hukum pidana islam hukuman pelanggaran berat hak asasi manusia yaitu berupa qishash atau hukuman setimpal.

Actions (login required)

View Item