Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran izin trayek angkutan kota di Kota Padangsidimpuan

Nasution, Rizka Rahmadani (2024) Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran izin trayek angkutan kota di Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010300028.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Pelanggaran trayek angkutan kota adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh pegemudi angkutan umum yang tidak sesuai dengan rute yang telah di tentukan. Seperti pelangaran Trayek Angkutan Kota di Kota Padangsidimpuan yang kerap kali terjadi. Yang mana pelanggaran trayek angkutan kota sering kali masuk ke inti kota di Kota Padangsidimpuan dan kerap kali membuat macet serta mengganggu kenyamanan para pemobil maupun sepeda motor yang melintasi jalan tersebut, sebab angkutan kota ini sering berhenti secara tiba-tiba. Pelanggaran ini di anggap biasa oleh para supir angkutan kota ini dengan alasan menghemat waktu dan mendapatkan penumpang yang lebih banyak. Penyebab banyaknya pelanggaran trayek angkutan yang terjadi juga di sebabkan oleh kelalaian para supir angkutan kota ini . Banyaknya supir angkutan kota yang mencari penumpang di Jl. Merdeka (samping halaman bolak) sampai ke Jl. Merdeka depan kantor walikota, di sebabkan kurang tegasnya hukuman terhadap pelanggaran trayek angkutan kota. Dinas perhubungan memiliki upaya dalam mengatasi permasalahan pelanggaran trayek angkutan kota, yaitu dengan cara mendirikan Pengamanan Angkutan Kota atau PAM Angkot dan melakukan sosialisasi Forum Lalu Lintas terhadap pengusaha-pengusaha angkutan kota. Di karenakansanksi yang kurang tegas, pelanggaran trayek angkutan kota ini dari tahun ketahun tidak mengalami perubahan. Buktinya masih banyaknya kasus pelanggaran trayek yang terjadi di Kota Padangsidimpuan ini. Padahal Di Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan sanksi pelanggaran trayek angkutan kota, dikenakan meliputi peringatan tertulis, peringatan denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Tetapi bukti di lapangan membuktikan bahwa Dinas Perhubungan hanya bisa memberi teguran dan memerintah supir angkutan kota untuk putar balik jika melanggar trayek yang di tentukan.

Actions (login required)

View Item