Dinamika syarat minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2024 (analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXl/2023)

Siregar, Dewi Rahmayanti (2024) Dinamika syarat minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2024 (analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXl/2023). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2010300009.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Pemilihan Umum dapat dimaknai sebagai salah satu sarana media relasi yang demokratis antara rakyat dengan negara Pemerintahan. Tentunya dengan mematuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satu syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang terkandung Dalam Pasal 169 UU Pemilu, syarat pencalonan Wakil Presiden yakni berusia minimal 40 Tahun. Calon Presiden juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak dan melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam lima tahun terakhir. Hal ini menjadi fokus penelitian, adanya dinamika terkait peran umur sebagai syarat menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pemilu Tahun 2024, yang sekarang menjadi putusan MK Nomor 90/PUU-XXl/2023 dinilai secara eksplisit mengandung nepotisme. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dinamika dampak serta pertimbangan hakim MK terhadap Syarat Minimum Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2024 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXl/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan 3 jenis metode pengumpulan data yaitu Studi Pustaka (bibliography study), Studi dokumen (document Study), Studi arsip( fileorrecord study), Pengolahan data/bahan hukum. Selanjutnya diolah dengan inventarisasi data, identifikasi, klasifikasi bahan hukum untuk menemukan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. Berdasarkan tinjauan politik hukum, terdapat beberapa dinamika yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu lemahnya legal standing terjadinya overruling (perubahan yudisial) adanya ambiguitas dalam kedudukan Mahkamah Konstitusi, MK berubah menjadi positive legislator, kejanggalan antara amar putusan yang diberikan, Ikut sertanya hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan.

Actions (login required)

View Item