Persepsi jurnalis dalam menyikapi lembaga swadaya masyarakat terkait UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan

Pangestu, Rajib (2024) Persepsi jurnalis dalam menyikapi lembaga swadaya masyarakat terkait UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1930100014.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini berlatar belakangkan masalah dimana fenomena Lembaga Swadaya Masyarakat yang pada saat ini tidak lagi berperan sesuai dengan tujuan dasar oleh lembaga tersebut, sehingga menimbulkan problematika yang sangat kontroversial pada profesi Jurnalis, disebabkan banyaknya oknum-oknum LSM sekarang ini berkedok sebagai Jurnalis kepada instansi dan elemen masyarakat, padahal LSM tidak ada kaitannya dengan dunia Jurnalistik dan juga dengan UU Pers No 40 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk memberi edukasi terkait perbedaan profesi Jurnalis dengan LSM, kemudian untuk mengetahui persepsi Jurnalis terhadap LSM, serta keterkaitan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dengan LSM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Stimulus-Organism- Response (S-O-R). Pada penelitian ini memiliki informan sebanyak 11 informan, yang terdiri dari 9 anggota PWI Tabagsel dan 2 dari masyarakat. Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan LSM dengan Jurnalis merupakan profesi yang sangat berbeda dan tidak memiliki hubungan formal dan keterkaitan, Jurnalistik merupakan kegiatan yang dilakukan seorang Jurnalis, bertugas untuk menginvestigasi berita, mencari, wawancara, observasi kemudian dituangkan menjadi karya jurnalistik. Bahkan Jurnalis dilindungi oleh UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang bersifat Lex Specialis diatur juga dalam UU ITE dan UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sedangkan LSM adalah lembaga yang diswadayakan yang bertugas sebagai lembaga advokasi, komunikator dan memberdayakan masyarakat serta menjadi speaker dan dinamisator bagi masyarakat, kemudian berperan menjadi lembaga pengawas di sektor pemerintahan diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan tidak memiliki kaitan dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Actions (login required)

View Item