Akibat hukum penerbitan kartu keluarga tanpa pencatatan nikah (studi kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan)

Sulpan, Sulpan (2024) Akibat hukum penerbitan kartu keluarga tanpa pencatatan nikah (studi kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan). Masters thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2250300006.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah membahas Ketidakpastian dalam hal status pernikahan dan keturunan ini bisa berdampak luas pada individu dan keluarga. Hak-hak sosial seperti hak mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan hak-hak ekonomi seperti mendapatkan warisan, dapat terpengaruh oleh ketidaksesuaian antara data Kartu Keluarga dan status pernikahan yang sebenarnya. Studi mengenai akibat hukum dari penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan perkawinan adalah penting, terutama dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan. Islam memandang perkawinan sebagai sebuah perjuangan melawan berbagai tantangan yang muncul akibat perbedaan dalam kepribadian dan karakter antara suami dan istri. Selain itu, dalam pandangan Islam, perkawinan dianggap sebagai alat untuk memperkuat dimensi moral, karena perkawinan dapat menjauhkan umat manusia dari kebobrokan moral dan melindungi individu dari kerusakan sosial yang mungkin timbul akibat dorongan ke arah hubungan dengan jenis kelamin yang tidak sah, yang dapat dihindari melalui perkawinan syar'i dan hubungan yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder mengenai fenomena yang tengah terjadi secara langsung. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk mengkaji aspek-aspek kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku sosial, dan bidang-bidang lainnya. Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah untuk mencari pemahaman yang lebih dalam melalui wawancara terkait Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Tanpa Pencatatan Nikah (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan) Analisis dari pembahasan ini merupakan Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan merupakan hal yang sudah biasa. Ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sebab negatifnya kebelakang. Banyak masyarakat yang tidak mencatat akta nikahnya di pencatatan sipil, mereka tidak mengetahui bagaimana akibatnya jikalau akta nikah mereka tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan itu karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang anak, istri dan ahli waris. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dan akta nikahnya bukan hanya sekadar administrasi formal, tetapi juga alat yang sangat penting dalam menjaga keabsahan dan perlindungan hukum dari hubungan perkawinan. Ini membantu menciptakan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi berbagai masalah dan sengketa yang mungkin timbul dalam kehidupan pasangan yang telah menikah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengtingnya akta nikah untuk penerbitan KK. Proses dan syarat penerbitan Kartu Keluarga tanpa pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, belum begitu paham masyarakat, padahal tanpa ada akta nikah nantinya masalah negatif akan timbul kepada istri, anak, ahli waris dan masyarakat luas. Implikasi dari penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai syarat pelengkap akta nikah untuk pembuatan KK sangat besar. Masyarakat dikhawatirkan lebih memilih tidak untuk mencatatkan perkawinannya. Karena dengan tidak mencatatkan perkawinannya, masyarakat masih diberi hak untuk dapat membuat KK. Terlebih untuk mencatatkan perkawinan juga membutuhkan tambahan biaya, dikhawatirkan dengan adanya SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat ini masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya menjadi merajalela.

Actions (login required)

View Item