Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang keluarga berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

Hasibuan, Elli Safrida (2018) Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang keluarga berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 14 103 00065.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Skiripsi ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Keluarga Berencana di tiga Desa yaitu; Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria serta membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Presiden mengenai Keluarga Berencana. Jenis penelitian adalah yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian yuridis empiris, menggambarkan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan untuk mengetahui tentang ilmu hukum, dan memiliki ilmu pengetahuan dan sosial (social science research). Penelitian ini Menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di Desa Huta Baringin kurang terlaksana karena lebih banyak faktor penghambat dari pada faktor pendukung. Dalam Peraturan Presiden disebutkan bahwa Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan agar terciptanya suatu keluarga yang sejahtera. Faktor pendukung adanya dukungan yang diberikan oleh Kepala Desa yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti bidan dan puskesmas. Sementara faktor penghambat adalah kurangnya penyuluhan yang dilakukan petugas KB di Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria yang hanya melakukan konseling di puskesmas dikarenakan keterbatasan petugas KB. Serta kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap petugas-petugas KB dan kader-kader baik di RT dan Puskesmas setempat mengenai masalah dana untuk melakukan kegiatan, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya ber-KB.

Actions (login required)

View Item