Akibat hukum terhadap hak perdata anak di luar nikah pasca putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Nainggolan, Sri Handayani (2016) Akibat hukum terhadap hak perdata anak di luar nikah pasca putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 12 210 0029.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Masalah penelitian ini adalah Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Hak Perdata Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (Library Research). Bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri dari. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari dokumen register Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, UUD 1945, UU Perkawinan, KHI, Hukum Perdata (BW). Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, karya-karya ilmiah, internet. Ketiga, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, KBBI dan sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data yang otentik dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, berkas, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini serata catatan penting lainnya. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, kemudian data tersebut dikumpul dan diseleksi apakah data tersebut memenuhi kriteria dan berhubungan dengan masalah yang dikaji. Hasil penelitian ini mengungkapkan tentang akibat-akibat hukum yang timbul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Yaitu terhadap perolehan hak-hak perdata anak di luar nikah, seperti anak zina, anak sumbang dan anak li’an. Namun pemahaman anak di luar nikah yang dimaksud dalam putusan tersebut tidak termasuk anak di luar nikah dalam konsep Islam dan BW yaitu anak zina, anak sumbang dan anak li’an. Anak yang demikian secara hukum tidak dapat dinasabkan kepada ayah bilogisnya maka sudah barang tentu anak tersebut tidak dapat memperoleh hak keperdataannya. Namun anak yang dimaksud dalam putusan tersebut yaitu anak hasil pernikahan di bawah tangan, tidak sah menurut hukum negara namun pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama. Oleh sebab alasan itu, kemudian anak yang terlahir dari pernikahan di bawah tangan dapat memperoleh hak perdata dari ayah biologisnya melalui pembuktian tes DNA dan bukti pernikahan suami istri yang dilakukan di bawah tangan. Sehingga dengan ketentuan demikian maka pelegalisasian pernikahan liar di Indonesia tidak akan terjadi dan akan mengindahkan fungsi daripada lembaga pernikahan itu sendiri bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Actions (login required)

View Item