Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang rangkap jabatan di Indonesia

Putra, Muhammad Saad Suryadi (2023) Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang rangkap jabatan di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910300010.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Analisis peraturan perundang-undangan tentang rangkap jabatan dalam konteks praktek ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus di bicarakan. Bukan hanya terbatas dari persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga masih belum banyak etika dan moral kultur birokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan rangkap jabatan yang dilakukan pejabat publik yang layaknya sudah menjadi budaya di negara ini. Hal ini juga disebabkan juga penyalahgunaan wewenang para oknum yang merangkap jabatan ini. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan tentang anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai, anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sudah jelas ada beberapa bukti kuat dari undang-undang berserta pasal yang berlaku yang mengatur agar kepala pemerintahan maupun itu di daerah, kabupaten atau provinsi, dilarang untuk merangkap jabatan. Namun demi menghindari aturan undang-undang ini beberapa kalangan kepala pemerintahan yang semena-mena membuat berbagai cara agar dapat mengatur keinginan pribadi dan partai politik sehingga menimbulkan ironi dan polemik di kalangan para ahli ketatanegaraan dan juga masyarakat. Dalam pandangan Weber tipe ideal sebuah birokrasi dijelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dengan cara yang rasional. Hasil Penelitian yaitu Kemashlahatan itu harus selaras dengan tujuan syara’ walaupun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemashlahatan bagi manusia tidak selamanya berlandaskan kepada kehendak syara’, melainkan hawa nafsu belaka. Terkait dengan fenomena rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris badan usaha milik negara, dilihat dari sisi kemashlahatannya dan kemadlaratan, lebih banyak mana yang akan lahir dari fenomena tersebut. Apakah lebih banyak kemashlahatannya atau justru sebaliknya. Apabila kemashlahatan yang lebih banyak lahir maka itu disebut mashlahah dan apabila justru kemadharatan yang lebih banyak maka itu bukan mashlahah.

Actions (login required)

View Item