Pajak restoran perspektif hukum ekonomi syariah (mekanisme pembayaran pajak oleh pengusaha cafe di Padangsidimpuan)

Nasution, Edwin Perdana Putra (2024) Pajak restoran perspektif hukum ekonomi syariah (mekanisme pembayaran pajak oleh pengusaha cafe di Padangsidimpuan). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910200034.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Pelaksanaan pasal 37 ayat 1 dan 2 Tentang Objek Pajak, maka pelaksanaan pembayaran pajak menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 diberlakukan disetiap kafe atapun restoran pajak dengan mendaftarkan terlebih dahulu ke kantor pajak dan restoran yang memiliki pendapatan sebesar 20 juta perbulan maka dikenakan pajak konsumen sebesar 10%. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur masalah pajak yang terdapat pada pasal Pasal 29 ayat (1) bahwa akad yang sah salah satunya tidak mengandung unsur paksaan atau ikrah apabila terdapat salah satunya maka akadnya tidak sah. Adapun rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak restoran di Padangsdimpuan dan apa saja faktor yang menghambat para kafe tidak membayar pajak serta bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pajak restoran. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan. sumber dari Sumber data primer dari Penjual, Pembeli, Dispenda. Kemudian data sekunder data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap. diperoleh dari jurnal, buku-buku, penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data Wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan wawancara secara langsung, kemudian dokumentasi teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis gambar. Hasil penelitian peneliti Pelaksanaan pembayaran pajak café dan restoran di padangsidimpuan menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 agar menyiapkan berkas permohonan NPWP, KTP, KK, kemudian melakukan pendaftaran yang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara online maupun offline untuk mendapatkan NPWP setelah itu pihak restoran membayar pajak ke kantor pajak, dan bagi café atapun restoran dengan pendapatan 20 juta perbulan di bebankan pajak kepada konsumen sebesar 10%. Adapun hambatan dalam pembayaran pajak restoran di Padangsdimpuan meluputi dua faktor yaitu eksternal kemudian faktor internal. Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pajak Restoran belum sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah karena pada pasal Pasal 29 ayat (1) bahwa akad yang sah salah satunya tidak mengandung unsur paksaan atau ikrah. Artinya, dalam akad tersebut terdapat unsur terpaksa dan tidak adanya unsur suka sama suka dari pembeli. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad harus sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Actions (login required)

View Item