Sanksi adat atas pembatalan khitbah nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah ditinjau dari persepektif 'Urf

Nasution, Ruqaiyah (2024) Sanksi adat atas pembatalan khitbah nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah ditinjau dari persepektif 'Urf. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910100022.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Fokus pada penelitian ini adalah sanksi adat atas pembatalan khitbah nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah ditinjau dari persepektif ‘urf, dengan mengangkat dua permasalahan pokok yaitu 1) bagaimana pelaksanaan sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah? 2) bagaimana pandangan ‘Urf terhadap sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara & observasi. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi secara langsung. Adapun data primer dari penelitian ini adalah masyarakat yang bersangkutan dengan Pembatalan Khitbah Nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya calon mempelai wanita. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika pihak laki-laki yang membatalkan khitbah, maka ia dikenakan sanksi sesuai nominal yang disepakati ditambah dengan singsetan tidak dikembalikan (termasuk barang bawaan dan perhiasan). Namun jika pihak perempuan yang yang membatalkan khitbah, maka ia dikenakan sanksi sesuai dengan nominal yang disepakati ditambah dengan mengembalikan singsetan (gelang, kalung, cincin yang pernah diberikan pihak laki-laki).Maka pihak perempuan akan dikenakan sanksi dua kali lipat dari uang mahar yang telah diterimaoleh pihak perempuan. Pembagian denda dari pihak perempuan Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan teori al-‘urf terhadap ketentuan pembatalan khitbah pada masyarakat Kecamatan Suka Bangun itu dibolehkan. Karena khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat, dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan.

Actions (login required)

View Item