Perlindungan hukum terhadap konsumen Lazada (situs jual beli online) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Harahap, Siti Ramadhani (2023) Perlindungan hukum terhadap konsumen Lazada (situs jual beli online) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810200046.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Transaksi online merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Melalui transaksi online pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran serta membantu konsumen dalam menghemat waktu dan biaya. Namun pemanfaatan transaksi online mempunyai dampak negatif terutama bagi konsumen seperti mendapatkan barang tidak sesuai informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode juridis normative melalui metode library research. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah dapat diakomodasi dengan baik oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang terwujud melalui Perlindungan data pribadi konsumen, syarat sahnya transaksi e-commerce, klausula baku, dan pengaturan mengenai objek transaksi e-commerce. Perlindungan hukum kepada konsumen Lazada telah diakomodir dengan baik melalui ketentuan pemberian ganti rugi, pengajuan tuntutan oleh konsumen yang dirugikan, pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa konsumen, dan pengenaan sanksi kepada pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran.

Actions (login required)

View Item