Pencatatan perkawinan ditinjau menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan (studi kasus KUA Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)

Siregar, Rijal Amri (2023) Pencatatan perkawinan ditinjau menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan (studi kasus KUA Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan). Masters thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 2150300012.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penenelitian ini dilakukan berdasarkan adanya fenomena yang terjadi tentang pernikahan tanpa disertai dengan proses pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, Masalah yang akan menjadi fokus kajian penelitian ini adalah ingin mengetahui Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan,Apa Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan,Dan Bagaimana Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari persoalan yang akan dikaji, peneliti akan mencari jawaban dari Staf pegawai yang bertugas di Kantor urusan Agama Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini karena peneliti asumsikan bahwa staf pegawai yang peneliti jadikan sumber informasi merupakan figur yang dapat dipercaya. Adapun metode yang digunakan dalam Penulisan ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi dan dokumentasi dengan Staf pegawai yang bertugas di Kantor urusan Agama Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, aturan Pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagimasyarakat Islam untuk dicatat. Kedua, Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi masyarakat di kabupaten Tapanuli Selatan di antaranya: faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pendapat hukum agama, faktor rumitnya urusan administrasi, faktor mahalnya biaya nikah, faktor adanya pernikahan poligami, dan faktor pergaulan bebas Ketiga, pentingnya pencatatan pernikahan tersebut, dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini menjadi tidak bisa terbantahkan. Sebagai Negara hukum, Indonesia telah menetapkan beberapa ketetapan yang mengharuskan bagi setiap warganya agar melakukan pencatatan dalam pernikahan.

Actions (login required)

View Item