Praktek penyemiran rambut di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012

Alawiyah, Gustina (2023) Praktek penyemiran rambut di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah berdasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1810200043.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Penelitian skripsi ini berjudul Praktek Penyemiran Rambut Di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Berdasarkan FATWA MUI No 23 Tahun 2012. Adapun masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek penyemiran rambut di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah, bertujuan untuk mengetahui praktek penyemiran rambut yang dilakukan Asia Calon dan Cahaya Salon serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif yang berusaha untuk menguraikan, menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik salon dan pelanggan salon yang melakukan praktik penyemiran rambut yang tidak sesui dengan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek penyemiran rambut yang terjadi di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah adalah pelanggan langsung melihat daftar harga dan jenis pewarna yang tersedia. Setelah menentukan jenis warna yang diinginkan, maka pihak salon akan menanyakan apakah mempunyai riwayat penyakit. Adapun hukum menyemir rambut adalah mubah bedasarkan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012 namun juga dilarang untuk warna tertentu. Menurut ajaran Islam, umat Islam dianjurkan untuk menutupi uban dengan berbagai pilihan warna selain hitam. Tetapi dengan memilih warna natural seperti warna-warna yang kecoklatan. Idealnya menggunakan sesuatu produk halal merupakan suatu kewajiban dari ajaran agama. Hal ini bertujuan untuk melindungi pelanggan agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan seperti zat kimia yang berbahaya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya di kedua salon tersebut menggunakan produk Miranda yang masih diragukan kehalalannya. Sebab tidak didapatkan dalam produk tersebut label halal serta informasi mengenai risiko pemakaian barangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item