Implementasi terhadap pemilihan kepala desa di tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (studi kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu tahun 2018-2020)

Idhani, Nurkholilah (2023) Implementasi terhadap pemilihan kepala desa di tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (studi kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu tahun 2018-2020). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910300014.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya insiden kegagalan pemilihan kepala desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu. Di sisi lain oleh pemerintah telah menegeluarkan aturan bagaimana prosedur pemilihan kepala desa, Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diambil dengan cara wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder diambil dari bahan-bahan hukum. Misalnya, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 , buku kepemimpinan pemerintahan, dan buku tentang kebijakan publik dan transpransi pemerintahan daerah. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif lalu di deskripsikan. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut beliau ada empat hal yang memepengaruhi terlaksana tidaknya sebuah implementasi. Empat hal dimaksud adalah komunikasi, sumber daya manusia, sikap disposisi), dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu belum terimplementasikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal). Hal ini disebabkan empat faktor yaitu: Pertama komunikasi, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa belum disosialisasikan secara maksimal. Sosialisasi hanya dilakukan kepada orang yang dianggap memiliki kepentingan. Kedua sumber daya manusia, banyak aparat pemerintahan desa tidak memberdayakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Ketiga sikap (disposisi), masyarakat setuju terhadap peraturan bupati tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan, aturan tersebut tidak dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Keempat struktur birokrasi, ada indikator yang menyatakan bahwa tidak adanya kerja sama antara aparat kepala desa dengan masyarakat.

Actions (login required)

View Item