Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan (studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)

Hutasuhut, Pahrijal (2023) Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan (studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan). Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Text 1910300006.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana Penerapan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, (studi di desa marsada kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan), penulis membatasi masalah pada penggabungan desa anturmangan, desa purbatua, desa padangbulan, desa huraba, dan desa pubatuasinomba tua menjadi desa marsada yang jumlah penduduknya sebabanyak 1665 atau 354 setelah penggabungan. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 meningkatan desa setelah digabung menjadi Desa Marsada? Penelitiian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang akurat serta fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian penulis, Penggabungan Desa Anturmangan, Desa Purbatua, Desa Padangbulan, Desa Huraba, dan Desa Purbatuasinomba tua menjadi Desa Marsada, masih jauh tertinggal dari syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan baik perda maupun Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan, dan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Diantaranya Penetapan Nama Desa yang tidak demokratis, aparat desa tidak tranparansi pada masyarakat, penyedian sarana dan prasarana belum memadai dan pelayanan public bagi masyarakat belum terpenuhi, guna mendukung pelaksanaan pemerintah desa dan pelayanan masyarakat.

Actions (login required)

View Item