Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan fiqih siyasa

Siregar, Isra Liani (2019) Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan fiqih siyasa. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

Text 1510300051.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Legislatif merupakan lembaga yang berwenang dalam merancang, membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang berasaskan cita-cita luhur bangsa, dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Peraturan tersebut bertujuan mensejahterakan rakyat. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan UUD 1945 pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam pandangan Islam sebuah kebijakan pemerintah tergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Apabila suatu kebijakan berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh syariat, begitu juga sebaliknya. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah dan persamaan dan perbedaan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah dan bagaimana persamaan dan perbedaan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar menurut UUD 1945 dan Fiqh Siyasah. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode library research, melalui pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengaju kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asaa hukum, sejarah hukum dan doktrin serta yurisprudensi. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan Fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggungjawab negara dengan ketentuan bahwa fakir miskin dan anak terlantar tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan dengan ketentuan telah terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Pemerintah Pusat dan Daerah diberikan kebijakan dalam menyelenggarakan program pemerintah. Dalam fiqh siyasah seorang pemimpin/kepala negara memiliki tanggungjawab yang besar dalam mensejahterakan rakyat, terutama masyarakat fakir miskin dan anak terlantar. Zakat merupakan salah satu sumber yang dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan fakir miskin dan anak terlantar. Selain Zakat, Infaq, Shadaqah, Kafarat, Fidiyah, juga merupakan sumber yang dapat membantu fakir miskin dan anak terlantar.

Actions (login required)

View Item